Demokrat Soroti APBD DKI 2026: Harus Ada Manfaat Nyata Bagi Warga Jakarta

KOSADATA — Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 akibat pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat menuai sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta. Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi DKI memastikan APBD 2026 dikelola lebih efisien, akuntabel, dan bebas dari program yang berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta yang juga Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan setiap belanja pemerintah harus diuji manfaat nyatanya bagi warga Jakarta, bukan sekadar dilihat dari besar kecilnya alokasi anggaran.

“Demokrat menekankan agar APBD 2026 dibebaskan dari program-program yang bersifat pemborosan anggaran. Setiap belanja pemerintah harus diuji manfaatnya bagi warga, bukan sekadar besar kecilnya alokasi,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2026.

APBD DKI Jakarta 2026 diketok sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun. Penurunan ini dipicu pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari Rp 26,14 triliun menjadi Rp 11,16 triliun.

Meski demikian, Demokrat menilai penetapan lima isu strategis Pemprov DKI—penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan tengkes (stunting), penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan—sudah berada di jalur yang tepat. Menurut Mujiyono, prioritas tersebut menyentuh persoalan paling mendasar yang memengaruhi kualitas hidup warga Jakarta.

“Di tengah keterbatasan fiskal, fokus utama memang perlu diarahkan pada: pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan berpendapatan rendah," katanya.

Terkait program penanggulangan kemiskinan dan stunting, Demokrat mendorong kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil (outcome). Bantuan sosial, kata Mujiyono, perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui