Hadiri Forum Mikta, Puan Bawa Pesan Kemanusiaan

KOSADATA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029, Puan Maharani menjadi delegasi Indonesia dalam Forum Mikta Speakers' Consultation atau Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA Ke-11 Tahun 2025 yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan pada Rabu (12/11).

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan pesan mengenai pentingnya negara-negara yang terhimpun dalam MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, memperhatikan isu kemanusiaan dan perdamaian dunia.

"Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama," kata Puan.

Puan menyoroti bagaimana kondisi geopolitik yang saat ini dikuasai oleh negara-negara adidaya justru membawa persaingan antarnegara dengan penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal.

Hal tersebut, menurutnya, membuat eskalasi konflik semakin meningkat. Akibatnya, korban kejahatan kemanusiaan hingga hari ini semakin meningkat.

"Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah deeskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat," ujarnya.

Puan menungkapkan, meskipun parlemen tidak dapat menjadi aktor pelaksana dalam membangun perdamaian, namun parlemen bisa mengubah komitmen menjadi undang-undang, anggaran, dan pengawasan demi terwujudnya kedamaian di dunia.

"Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh," terangnya.

Selain itu, Ketua DPR mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus menghormati netralitas, imparsialitas, dan tetap bebas dari agenda politik, ekonomi, atau militer.

Untuk itu, bantuan yang harus diberikan harus dipandu oleh penilaian yang independen dan berbasis kebutuhan serta disetujui oleh negara yang terdampak, dengan sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

"Parlemen MIKTA harus bertindak bersama.