Kala Siswa Madrasah Merasakan Ketuk Palu DPRD DKI

KOSADATA – Ketukan palu sidang biasanya menandakan lahirnya sebuah kebijakan krusial bagi jutaan warga Jakarta. Namun, suasana kaku di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta mendadak cair. 

Seorang siswa laki-laki dengan batik hijau khas madrasah dan peci hitam duduk tegak di kursi pimpinan, menggenggam palu dengan senyum semringah, sementara rekan-rekannya berpose ceria di belakangnya.

Momen unik ini bukan bagian dari sidang paripurna sungguhan, melainkan kunjungan edukasi para siswa MTs dan MA Al-Muhajirin Koja. Mereka tidak sekadar datang untuk berswafoto, tapi "menginvasi" jantung legislatif Jakarta guna membedah langsung bagaimana roda politik dan pemerintahan diputar.

Duduk di kursi anggota dewan yang dilapisi kulit hitam nan empuk memberikan gambaran nyata bagi para siswa tentang beratnya tanggung jawab yang dipikul. Di balik kemegahan ruangan tersebut, dialog hangat tercipta antara para pelajar dengan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki.

Suasana yang awalnya santai berubah menjadi serius salah satu siswa melontarkan pertanyaan tajam yang menjadi isu sensitif di Jakarta: Pemerataan pendidikan gratis.

"Adik-adik menanyakan berbagai kebijakan di DKI Jakarta. Salah satunya terkait kapan madrasah bisa gratis seperti sekolah negeri lainnya," ujar Subki seperti dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Pertanyaan siswa madrasah itu seolah menjadi pengingat bagi para legislator. Meski program sekolah gratis sudah berjalan, status madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama seringkali menciptakan celah kebijakan dalam skema bantuan daerah.

Mendengar aspirasi tersebut, M. Subki mengakui bahwa isu madrasah gratis adalah catatan penting yang harus segera dibawa ke meja kerja Komisi E. Baginya, pendidikan adalah hak dasar