Sistem Rekrutmen dan Pendidikan, Kunci Berhasilnya Reformasi Polri

KOSADATA — Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus dimulai dari hulu, yaitu proses rekrutmen dan pendidikan. Menurutnya, dua aspek ini menjadi kunci utama dalam membentuk kualitas dan karakter anggota Polri sekaligus mencegah praktik-praktik yang merusak institusi.

Safaruddin mengingatkan bahwa kesalahan dalam rekrutmen akan berdampak jangka panjang. Calon anggota yang direkrut tanpa seleksi ketat berpotensi menjadi beban institusi hingga puluhan tahun ke depan.

“Kalau salah dalam rekrutmen, itu bisa menjadi beban bagi Polri sampai puluhan tahun. Seharusnya memberantas kejahatan, malah bisa terjadi sebaliknya,” kata Safaruddin pada Kamis, 2 April 2026 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menekankan bahwa proses rekrutmen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Standar kesehatan, kemampuan, serta aspek psikologis calon anggota harus menjadi acuan utama. Tidak boleh ada praktik titipan atau intervensi yang melanggar aturan.

“Rekrutmen harus bersih. Kita harus mendapatkan calon anggota yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.

Selain rekrutmen, Safaruddin juga menyoroti perlunya pembenahan kultur di lembaga pendidikan Polri. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi penempatan personel bermasalah sebagai pengajar, karena berpotensi menularkan budaya negatif kepada peserta didik.

“Jangan sampai orang yang bermasalah justru ditempatkan di lembaga pendidikan. Itu bisa berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anggota baru,” ujarnya.

Menurut Safaruddin, lembaga pendidikan harus diisi oleh personel terbaik yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Untuk itu, sistem merit harus diterapkan dengan memberikan reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi yang melanggar.

“Harus ada sistem reward and punishment. Yang berprestasi di lembaga pendidikan perlu diberikan penghargaan, bahkan promosi jabatan,” ucapnya.

Lebih