Tragedi Kalibata Picu Desakan Penataan Ulang Jaminan Fidusia

Abdillah Balfast
Dec 12, 2025

Anggota DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang

KOSADATA – Seruan untuk menata ulang pelaksanaan jaminan fidusia kembali mengemuka di tengah insiden pengeroyokan dua Debt Collector di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). 

Salah satu korban meninggal di lokasi setelah dikeroyok sejumlah orang usai mencegat seorang pengendara sepeda motor. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa praktik penarikan kendaraan di lapangan masih menyimpan potensi kekerasan dan pelanggaran hukum.

Anggota Komisi XIII DPR sekaligus anggota Badan Legislasi DPR, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menilai kasus ini menunjukkan perlunya pemerintah melakukan penataan ulang mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

“Penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara paksa. Eksekusi hanya dapat berjalan ketika ada kesepakatan wanprestasi dan debitur menyerahkan kendaraan secara sukarela,” ujar Umbu Rudi. Politisi Golkar dari Dapil NTT 2 itu menambahkan bahwa tindakan intimidatif, penyergapan di jalan, hingga ancaman kekerasan oleh pihak mana pun merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dicegah negara.

Pelarangan Debt Collector Ilegal

Umbu Rudi mendorong pemerintah melarang keterlibatan pihak ketiga yang tidak tersertifikasi. Pemerintah, kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta memperketat pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan agar hanya menugaskan penagih yang memiliki legalitas. Debt Collector tanpa sertifikat profesi, menurut dia, harus dikategorikan sebagai pelaku ilegal dan dapat diproses secara pidana jika melakukan penarikan paksa.

Penetapan Pengadilan Wajib Dilibatkan

Putusan MK telah menegaskan bahwa grosse akta fidusia bukan dasar eksekusi otomatis. Untuk itu, Umbu Rudi menilai pemerintah perlu memastikan implementasi di lapangan. Ketika debitur menolak menyerahkan kendaraan, eksekusi wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan, bukan inisiatif sepihak perusahaan pembiayaan atau


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0