Terima Tawaran Pengelolaan Tambang, PKS: Muhammadiyah Turun Derajat

KOSADATA - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menyayangkan keputusan PP Muhammadiyah yang akhirnya menerima tawaran pengelolaan tambang dari Pemerintah. Menurutnya, keputusan ini mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan Pemerintah.

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Dengan penerimaan atas konsesi tambang tersebut, ungkapnya, masyarakat menangkap sinyal bukan saja berarti Muhammadiyah menyetujui substansi norma yang terkandung dalam regulasi tersebut, tetapi bahkan mendukungnya.

"Dengan sikap tersebut, Muhammadiyah terkesan turun derajat dari wilayah high politics ke wilayah low politics dan luput mempertimbangkan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI tersebut menegaskan, poin penting dari masalah ini adalah pelanggaran atas undang-undang ketika ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang, bahkan ditawarkan secara prioritas.

"Tentu ini akan ada resiko politiknya, baik dari sisi internal, dari sisi masyarakat, maupun relasi dengan kekuasaan," ucapnya.

Selain itu, menurut Mulyanto, penerimaan konsesi tambang tersebut rawan bagi Muhammadiyah, karena bisa saja PP yang menjadi dasar hukum pemberian prioritas konsesi tambang tersebut di-judisial review dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. 

"Kalau itu terjadi, kan Muhammadiyah jadi repot," imbuhnya.

Mulyanto berpendapat, bahwa PP No. 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba ini bertentangan dengan UU No. 3