Sosialisasi Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bandung, Sesditjen: Perda Sudah Ada, Tinggal Jalan
Antusiasme pelaku seni dan pegiat kebudayaan dalam sosialisasi Pemajuan Kebudayaan di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sangat tinggi.
Kritisi Kenaikan UKT PTN, Dede Yusuf: Sudah Aja Jadi Swasta Sekalian
Dede Yusuf menduga, kenaikan UKT ini merupakan imbas dari implementasi dari status PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Namun, tegasnya, konsep PTNBH yang seharusnya membantu universitas mencari pendanaan di luar dari student body dan diluar subsidi pemerintah, PTNBH ini belum berjalan dengan sempurna.
Didampingi Dede Yusuf, Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah Warga Bandung
Menteri AHY ingin bisa berdialog dengan warga untuk mengetahui jika ada hambatan yang dialami dalam pengurusan sertifikat.
Dede Yusuf Anggap PPDB Gagal, Pengamat Pendidikan: Sistem Tidak Berkeadilan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang dijalankan Kemendikbudristek telah gagal.
Dirjen Vokasi Perlu Figur Pemimpin yang Mampu Menjembatani dengan Dunia Pendidikan
Proses seleksi Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi saat ini sedang berlangsung di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi (Kemendikbudristek).
DPR Akan Tanya KPU Setelah Batasi Akses Dokumen Capres Dari Publik
Wakil Ketua Komisi II FPR RI Dede Yusuf mengatakan pihaknya akan bertanya pada KPU terkait pembatasan akses dokumen capres-cawapres dari publik.
Dana Pemda Mengendap Mencapai Rp233 triliun, Dede: Anggaran Dikelola Tidak Cermat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyoroti anggaran Pemda yang mengendap di bank mencapai 233 triliun merupakan tanda kurang cermatnya pengelolaan anggaran.
Pembahasan UU Pemilu Ditunda, DPR: Momentum Untuk Lebih Banyak Menyerap Aspirasi
Anggota Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan bahwa penundaan pembahasan UU Pemilu menjadi momentum untuk menyerap lebih banyak aspirasi dari masyarakat.
Hindari Calo, Komisi II DPR Imbau Masyarakat Urus Sendiri Sertipikat Tanah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengimbau masyarakat agar mengurus sertipikat tanahnya secara mandiri demi mengindari praktek percaloan ataupun mediator yang justru kerap memungut biaya tinggi dalam pengurusan sertipikat tanah.