Datangi Dinas Dukcapil, Dewan Minta Penonaktifan NIK Dilakukan dengan Teliti

KOSADATA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta untuk memberikan kritik konstruktif dan masukan terkait program penataan data kependudukan dan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta.

Anggota Fraksi PSI itu mengaku telah menerima hampir 100 aduan dari warga terkait program ini, yang menunjukkan adanya kekhawatiran dan kebingungan di masyarakat.

“Kami memahami pentingnya program penataan data kependudukan untuk efisiensi anggaran dan agar program pemerintah tepat sasaran. Namun, kami juga perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tidak merugikan warga yang masih aktif dan berdomisili di Jakarta,” ujar Simon Lakamadu dalam keterangannya, Jum'at (31/5/2024).

Selama audiensi, Simon menyampaikan beberapa masukan penting kepada Dinas Dukcapil. Salah satu isu utama yang diangkat adalah terkait banyaknya NIK yang dinonaktifkan meskipun setelah dilakukan survei lapangan oleh petugas Dukcapil, alamat domisili dan KTP warga tersebut sesuai.

“Kami berpendapat perlu ada diskresi khusus di mana setelah petugas Dukcapil melakukan survei dan ada kesesuaian data, warga tidak perlu mengisi formulir reaktivasi lagi. NIK mereka bisa langsung diaktifkan oleh petugas Dukcapil. Perlu dibuatkan petunjuk teknis yang jelas soal ini,” kata Simon.

Selain itu, selama ini Dukcapil menggunakan Kelompok Dasa Wisma sebagai sumber informasi tunggal keberadaan warga. Fraksi PSI merekomendasikan agar ada perbaikan SOP di mana pihak RT juga harus dimintakan konfirmasi terkait keberadaan warga tersebut.

“Informasi dari RT sangat penting untuk memastikan data yang akurat tentang keberadaan warga di wilayah tersebut,” imbuhnya.

Untuk kasus di mana alamat