Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos, Ekonom UGM: Diskriminatif

KOSADATA — Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) menuai sorotan tajam. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., menilai kebijakan itu bukan hanya diskriminatif, tetapi juga berpotensi memicu ketidakadilan sosial di masyarakat.

Menurut Wisnu, wacana tersebut terlalu ekstrem lantaran menyasar kelompok rentan dengan pendekatan koersif dalam pengendalian populasi. 

“Niatnya mau membantu, tapi malah jadi eksklusivitas dalam sistem bantuan sosial. Padahal seharusnya kebijakannya inklusif dan berkeadilan,” ujar Wisnu saat ditemui di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Senin, 5 Mei 2025.

Ia menjelaskan, kelompok keluarga miskin memang cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan kelas menengah atas. Namun, menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak reproduksi, yang merupakan bagian dari hak dasar manusia. “Negara tak punya hak memaksa warganya menjalani tindakan medis tertentu. Yang dibutuhkan adalah edukasi, insentif, dan sosialisasi,” kata dia.

Wisnu juga mengingatkan dampak sosial dari kebijakan serupa yang pernah diterapkan di negara lain. Ia mencontohkan program satu anak di Tiongkok yang menghasilkan fenomena missing girls hingga ketimpangan gender, serta kasus sterilisasi massal di India pada 1970-an yang memicu protes besar-besaran. “Jangan sampai Indonesia mengulang kegagalan negara-negara tersebut,” tuturnya.

Ia menyarankan pemerintah menggencarkan kembali program Keluarga Berencana (KB) yang bersifat sukarela, sebagaimana pernah dijalankan di era Orde Baru. Menurut dia, program itu terbukti efektif menurunkan angka kelahiran tanpa paksaan. “Banyak negara memilih pendekatan tidak langsung untuk menekan populasi. Di Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, aturan jumlah penghuni rumah