Firman Soebagyo Desak Pemerintah Hapus Rayonisasi Harga Beras: Kebijakan Ini Diskriminatif dan Langgar Konstitusi

Abdillah Balfast
Nov 03, 2025

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo

KOSADATA - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah tidak adil dan berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin ketersediaan pangan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Penerapan harga beras yang berbeda antarwilayah, padahal kualitasnya sama, merupakan bentuk diskriminasi harga terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat konstitusi bahwa pangan harus tersedia secara merata tanpa perbedaan harga,” ujar Firman dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjaga keadilan harga komoditas strategis. Menurutnya, jika harga BBM, solar, maupun pupuk dapat disubsidi dan disamaratakan di seluruh Indonesia, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memperlakukan harga beras secara berbeda di tiap daerah.

“Kalau bensin, solar, dan pupuk bisa disubsidi dan harganya sama di seluruh Indonesia, mengapa beras—yang merupakan kebutuhan dasar rakyat—justru tidak mendapat perlakuan yang sama? Ini bentuk ketidakadilan kebijakan yang harus segera dievaluasi,” tegasnya.

Firman menegaskan, pangan merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik nasional. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga beras akibat kebijakan diskriminatif bisa memicu keresahan publik hingga berdampak pada stabilitas pemerintahan.

“Harga beras sangat sensitif. Kalau naik sedikit saja, efeknya bisa meluas. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga bisa menjadi masalah sosial dan politik. Karena itu, kebijakan harga pangan harus berpihak kepada rakyat, bukan malah menambah beban mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Firman mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap efektivitas sistem Rayonisasi Harga


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0