Gandeng UNPAD, Kemenkumham Ingin Tingkatkan Kualitas SDM

 

KOSADATA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad)  untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) pada era revolusi industri 5.0 di Graha Sanusi Unpad Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (24/10/2022).

Penandatangan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM) Asep Kurnia, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr Idris.

Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, yang hadir dalam acara tersebut berharap kerja sama dengan Unpad itu akan terus berkembang ke depannya.

"Kami membangun kerja sama dengan Unpad Fakultas Hukum, untuk program staf-staf kami mengikuti lanjutan S2 dan S3 di Unpad. Jadi ini yang kami kerja samakan. Selama ini kampus Unpad kampus yang baik," kata Menkumham Yasonna, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/10/2022).

Menteri Yasonna menuturkan ASN dituntut untuk bekerja dan bersikap secara profesional sehingga Kemenkumham memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk melanjutkan pendidikan mereka.

"Kemenkumham membutuhkan SDM yang berkarakter, berani berinovasi dan berkreasi karena ini merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju, terutama di masa revolusi industri 5.0 pada masa sekarang ini," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Yassona mengatakan Unpad adalah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mendorong para dosen untuk terus menulis karya ilmiah untuk kemajuan bangsa ini.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum (FH) Unpad Dr Idris menegaskan  tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk membangun kualitas SDM di era revolusi industri 5.0.

"Kerja sama itu bertujuan untuk membangun pengelolaan SDM yang mendukung inovasi Hukum dan HAM," katanya.

Idris mengatakan bahwa perjanjian itu akan berlaku selama empat tahun dan akan terus dikembangkan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut juga dilakukan peluncuran buku berjudul "Lagu-Musik dan Hak Cipta’, ‘Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia", dan "Kompilasi Perjanjian Internasional di Bidang KI" yang disusun oleh Staf Khusus Menkumham Ahmad Ramli serta buku "Rahasia Dagang" yang ditulis oleh Ranti Fauza Mayana.***