Gedung DPRD DKI Dibikin Steril Usai KPK Geledah Ruangan Komisi C hingga Lantai 10

KOSADATA - Usai digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gedung DPRD DKI disterilkan sehingga sejumlah elemen masyarakat tidak bisa memasuki gedung itu seperti biasanya. Bahkan, wartawan pun sudah tak boleh masuk meski ada agenda rapat yang biasanya dibuka umum.

Sementara itu, personel pengamanan dalam di pintu masuk basement terlihat lebih banyak dari biasanya. Ada sekitar lima orang yang berjaga di depan pintu dan sebagian di dalam gedung.

"Sementara steril dulu," ujar singkat salah seorang pamdal kepada wartawan, Rabu (18/1).

Ia mengaku tak mengetahui sampai kapan penutupan akses ke Gedung DPRD itu akan berakhir. Pihak pamdal masih menunggu arahan dari pimpinan DPRD.

Di pintu masuk gedung lain, terlihat pintu utama di Gedung Lama dan Gedung Baru DPRD sepi. Kaca transparan yang membatasi luar dan dalam ruangan tampak tak memperlihatkan keberadaan orang satu pun.

Hanya saja, di luar gedung mobil tampak berjejer di depan pintu masuk. Gerbang masuk ke area gedung DPRD juga saat ini masih dapat diakses.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyampaikan bahwa pelarangan akses masuk itu adalah untuk antisipasi agar tak ada orang yang mengakses lokasi-lokasi yang sempat digeledah KPK kemarin.

"Tadi juga ngomong ke saya, kalau saya mah baik-baik aja, cuma yang dijaga-jaga itu karena banyak orang, takutnya ke yang lain, ke tempat-tempat yang diperiksa," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (18/1).

"Jadi mohon pengertiannya aja," sambung Mujiyono.

Ia mengaku sudah menanyakan sampai kapan penutupan akses ke gedung DPRD itu berlaku, namu belum ada kejelasan terkait hal itu.

"Karena perintahnya masih sama, ya sudah. Mereka gak izinkan masuk," pungkas Mujiyono.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1). Kedatangan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

“Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (17/1).***