Haji Rasyidi Minta Pemprov DKI Gratiskan Biaya Pendidikan Sekolah Swasta

KOSADATA - Anggota DPRD DKI Jakarta Haji Rasyidi meminta Pemprov DKI untuk mempertimbangkan kebijakan agar Sekolah swasta di gratiskan biaya pendidikan. 

Hal itu disampaikan Rasyidi terkait polemik adanya ijazah siswa Sekolah swasta yang ditahan pihak sekolah karena adanya tunggakan biaya yang belum dilunasi.

Menurut poltisi PDI Perjuangan ini, pihaknya sebelumnya membicarakan hal tersebut dalam rapat anggaran bersama Pj Gubernur. 

"Kita sebetulnya sudah pernah membahas hal tersebut dalam rapat banggar untuk segera diusulkan anggaran pendidikan Gratis bagi siswa yang Sekolah swasta," kata Rasyidi kepada awak media di gedung DPRD, Rabu (4/10/2023). 

Wakil ketua Komisi C ini menilai, ada kekeliruan dalam persoalan bantuan bagi siswa. Rasyidi menganggap Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang selama ini diterima salah sasaran dan tidak sepenuhnya berguna bagi siswa. 

"Pandangan kami, KJP itu dihilangkan dan langsung diganti dengan tidak adanya bayaran SPP siswa yang belajar di Sekolah swasta," ujarnya. 

"Anggaran dalam KJP itu, malah cenderung diambil oleh orangtua siswa, bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan digunakan untuk membeli rokok oleh bapaknya, itukan sudah salah," imbuhnya. 

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI ini mengungkapkan, perlu ada kebijakan khusus dikeluarkan Pemprov DKJ dalam merealisasikan  rencana sekolah Gratis tersebut. 

"Saya kira Pj Gubernur perlu mengeluarkan kebijakan maupun aturan dalam menerapkan rencana tersebut," jelas Rasyidi. 

"Masalah teknis nanti diatur kemudian. Misalnya Sekolah swasta favorit, Pemprov akan membayarkan biaya pengganti lebih besar dibanding Sekolah swasta yang biasa saja," sambungnya. 

"Siswa bebas memilih Sekolah swasta manapun, akan tetapi sebelum masuk bisa disaring melalui nilai atau test kemampuan terhadap siswa