DPRD DKI Jakarta Haji Rasyidi meminta Pemprov DKI untuk mempertimbangkan kebijakan agar sekolah swasta di gratiskan biaya pendidikan.
Dede Rini, kepala SD Muhammadiyah As Salam, Kabupaten Garut, tak bisa menahan air matanya saat bercerita tentang kondisi sekolah yang dinakhodainya. Selama 13 tahun, ia dan rekan-rekannya berjuang tanpa lelah untuk merintis sekolah yang mudah dijangkau anak-anak di kampung sekitar.
Menurutnya, penggratisan sekolah di Jakarta ini sedang dikaji di seluruh jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA/SMK. Dengan demikian, ucapnya, daya tampung sekolah bagi warga Jakarta tercukupi dengan baik.
Pendidikan gratis akan memberikan kepastian agar anak-anak di Jakarta lebih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau sederajat.
Bahkan, ungkapnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.
Untuk menyukseskan sekolah swasta gratis ini, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan sejumlah rekomendasi, seperti mendorong Pemprov DKI menganggarkan kebijakan ini pada AOBD 2025, kemudian mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.
Aziz yang juga Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta ini menambahkan, MoU Disdik dan DPRD ini menjadi dimulainya sekolah swasta gratis untuk warga Jakarta, selanjutnya DPRD akan merevisi perda lama yaitu Perda nomor 8 /2006 tentang Sistem Pendidikan agar MoU ini bisa disahkan.
Menurutnya, banyak guru swasta yang sudah mengajar puluhan tahun, sudah bagus, namun tiba-tiba diambil ke sekolah negeri. Sehingga , ucapnya, tidak sedikit sekolah swasta banyak yang kosong guru berpengalaman.
Salah satunya, kata Ali, Partai Demokrat akan memperjuangkan sekolah swasta gratis yang harus diimplementasikan tahun 2025 mendatang.
.jpeg)
