Jadi Kawasan Transmgrasi, Menteri Iftitah Meyakini Barelang Tarik Investasi Rp200 Triliun

KOSADATA — Pemerintah memastikan kepastian tata ruang dan legalitas bagi pengembangan Kawasan Batam, Rempang, Galang (Barelang) sebagai kawasan transmigrasi. Kepastian hukum ini diharapkan menjadi daya tarik bagi investasi, sekaligus membuka pusat ekonomi baru di wilayah tersebut.

Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka Penandatanganan Kesepakatan Lima Menteri di Jakarta. Menurut Tito, kepastian tata ruang menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menjalankan program strategis, termasuk transmigrasi.

“Tanpa kepastian tata ruang, pemerintah akan ragu melaksanakan program. Dunia usaha juga memerlukan kejelasan agar investasi berjalan lancar,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Kawasan Barelang dijadikan pilot project transmigrasi oleh Kementerian Transmigrasi. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman menjelaskan, program transmigrasi lokal akan diutamakan, yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia setempat untuk mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru.

Nota kesepahaman antar kementerian melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial. Kesepakatan ini dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi solusi pengelolaan kawasan transmigrasi.

“Kami mengapresiasi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai inisiator MoU ini. Sinergi antar kementerian membuat kami semakin fokus mengembangkan Barelang. Dengan kepastian hukum, masyarakat dan investor tidak perlu ragu,” kata Iftitah dalam paparannya.

Ia optimistis, pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang, khususnya melalui pemanfaatan komoditas unggulan seperti pasir silika, mampu menarik investasi hingga Rp 200 triliun. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi Asta Cita Presiden untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.

Lebih jauh, Iftitah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi