Kedaulatan Pangan Terancam, PKB Minta Pemerintah Gercep Atasi Banjir

KOSADATA — Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar pemerintah segera mengambil tindakan serius untuk mengatasi persoalan banjir yang melanda berbagai wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional.

Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany mengatakan bahwa bencana banjir sudah tidak dapat lagi diandang sebagai bencana rutin, karena telah berpengaruh terhadap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani akibat terendamnya ribuan hektare sawah.

“petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” kata Najmi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu, 24 Januari 2026 di Jakarta.

Najmi menjelaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam menangani dampak banjir. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak, dengan melibatkan langsung pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, PKB mendorong pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung. Najmi mengungkapkan bahwa ancaman gagal panen yang dihadapi oleh petani menimbulkan potensi kerugian hingga menembus angka triliunan rupiah.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.

PKB menegaskan, pemerintah