Komisi VI DPR Kritik Absennya Mendag dalam Pembahasan Strategi Baja Nasional

KOSADATA – Komisi VI DPR RI menyoroti ketidakhadiran Menteri Perdagangan dalam pembahasan strategi penyelamatan industri Baja nasional. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menilai absennya Menteri Perdagangan dalam forum tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui sektor baja.

“Kita mengapresiasi kehendak luar biasa dari Presiden. Ini bukan sekadar urusan bisnis baja, tetapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi dan menghargai produk dalam negeri,” ujar Nurdin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BSN, Danantara, dan PT Krakatau Steel di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menegaskan bahwa industri baja merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur dan manufaktur nasional. Karena itu, kehadiran Menteri Perdagangan dinilai krusial dalam merumuskan langkah strategis penyelamatan sektor baja domestik.

Nurdin juga menekankan pentingnya kesetaraan antara eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan kebijakan strategis negara.

“Menteri itu pembantu Presiden, sementara DPR secara konstitusi setara dengan Presiden. Jadi ketika DPR mengundang, apalagi membahas kebijakan penting seperti industri baja, minimal Wamen harus hadir,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran pejabat setingkat menteri bukan sekadar persoalan protokoler, tetapi bentuk penghormatan terhadap lembaga perwakilan rakyat.

“Tidak mudah duduk di sini, kami memperjuangkan suara rakyat. Jika kebijakan pemerintah tidak berpihak pada industri baja, DPR akan mengambil sikap,” tutup Politisi Fraksi Golkar tersebut.

Kritik ini muncul di tengah tekanan berat terhadap industri Baja nasional. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, produksi baja Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 18 juta ton, menempatkan Indonesia di posisi ke-14 dunia. Namun utilitas kapasitas baru mencapai 52,7