Legislator Wanti-wanti Legalisasi Tambang Rakyat Tak Dimanfaatkan Pihak ‘Nakal’

Ratna menyambut positif langkah Kementerian ESDM yang memberikan hak kelola kepada koperasi, BUMDes, dan lembaga ekonomi desa. Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan bagi warga menjadi pelaku energi secara resmi. “Produksi minyak rakyat yang rata-rata dua barel per hari bukan hanya angka statistik, melainkan sumber penghidupan bagi ribuan keluarga di pedesaan. Ini adalah bentuk nyata energi dari rakyat, untuk rakyat,” ujarnya.

Meski demikian, Ratna mewanti-wanti agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak “nakal” yang mengatasnamakan rakyat untuk mengeksploitasi sumber daya alam. “Verifikasi dalam proses pemberian izin tambang rakyat harus dijalankan secara ketat. Tidak boleh ada praktik curang yang memanfaatkan kebijakan ini,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur IX itu.

Selain itu, ia mengapresiasi upaya pemerintah memperluas akses energi melalui program listrik desa, pengembangan PLTS komunal, serta integrasi biodiesel yang memperkuat ekonomi hijau nasional.

“Kebijakan energi yang berpihak pada rakyat dan lingkungan bukan hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani dan masyarakat desa,” ujarnya.

Ratna menambahkan, proses perizinan tambang rakyat harus mudah, transparan, dan terjangkau, agar kepemilikan tetap berada di tangan masyarakat — bukan pihak besar yang berkedok koperasi. Ia juga menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem.

“Pengelolaan tambang rakyat harus diarahkan pada hilirisasi agar menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Ratna berharap Legalisasi Tambang Rakyat dapat menjadi warisan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai tonggak kemandirian energi nasional yang berlandaskan kekuatan rakyat.

“Energi bukan hanya soal produksi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan alam. Dengan kebijakan yang berpihak