Parkir Liar Jadi Sumber Kebocoran PAD, DPRD DKI Sebut Potensi Rp1,4 Triliun per Tahun

Ida Farida

May 06, 2025

Pansus Perparkiran DPRD Godok regulasi untuk mengoptimalkan pendapatan dari parkir on the street. Foto: Humas DPRD DKI Jakarta

KOSADATA — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyoroti maraknya praktik parkir liar dan ketidakteraturan tarif parkir on street yang dinilai menjadi penyebab utama kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

Dalam rapat kerja Pansus bersama jajaran eksekutif di Ruang Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025, Jupiter menyebut kondisi pengelolaan parkir di ibu kota telah memasuki tahap yang memprihatinkan.

Ia menegaskan, ketidakseragaman tarif dan lemahnya pengawasan menciptakan keresahan publik sekaligus menghambat optimalisasi pendapatan daerah.

“Parkir liar ada di mana-mana. Tarifnya tidak seragam, bahkan bisa mencapai Rp20 ribu. Ini keresahan nyata yang dirasakan warga DKI Jakarta,” ujar Jupiter.

Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, potensi pendapatan dari parkir on street di Jakarta bisa mencapai Rp1,4 triliun per tahun. Angka itu didasarkan pada estimasi sederhana: 500 titik parkir di tiap kelurahan dengan pemasukan Rp30 ribu per titik per hari. Namun, realisasi di lapangan disebut jauh dari harapan.

“Ini hitungan minimal. Tapi kenyataannya, pendapatan yang masuk ke kas daerah dari parkir on street tidak sebanding. Inilah yang menjadi keprihatinan kami,” terangnya.

Jupiter menilai optimalisasi PAD dari sektor perparkiran dapat menopang berbagai program prioritas pemerintah daerah, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

“Masih banyak warga Jakarta yang kesulitan menebus ijazah. Banyak RSUD yang membutuhkan alat medis. Kalau PAD dari sektor ini bisa dimaksimalkan, maka kebijakan yang