Pemda Boleh Rapat di Hotel? DPRD DKI: Penggunaan Anggaran Harus Transparan

KOSADATA — Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyambut positif sinyal dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk kembali menggelar rapat di hotel.

Politikus Demokrat itu menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah bijaksana, asalkan tetap mengedepankan efisiensi dan tidak berlebihan. 

"Kebijakan ini bisa jadi angin segar bagi sektor perhotelan, restoran, UMKM, usaha travel, dan sektor pendukung lainnya," ujar Mujiyono seperti dilansir laman resmi DRPD DKI Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat. Menurutnya, tanpa batasan yang jelas, kebijakan itu rawan disalahgunakan. 

"Agar penggunaan anggaran tetap sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi," kata dia.

Mujiyono menegaskan, dampak kebijakan ini tak bisa dianggap sepele. Ia menilai, selain menghidupkan hotel, efek berantainya bisa menggerakkan kembali roda ekonomi Jakarta yang sempat tersendat akibat pembatasan aktivitas selama pandemi.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait pelaksanaan teknis kebijakan rapat di hotel. Mujiyono berharap, arahan dari Presiden Prabowo segera ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi formal. 

"Pemerintah daerah butuh kepastian hukum agar tidak ragu menjalankan kebijakan ini," tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini mendesak untuk segera diterbitkan. Pasalnya, pelaku usaha di sektor perhotelan dan turunannya mengalami tekanan berat setelah sekian lama kehilangan pemasukan dari kegiatan pemerintahan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf juga menyatakan dukungannya, namun dengan catatan. Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara matang agar tidak membuka ruang penyimpangan. 

"Tujuannya baik, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata