Razia Emisi Kendaraan Bermotor Dinilai Bukan Solusi Penanganan Polusi

KOSADATA - Ketua Lembaga pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menilai razia emisi kendaraan bermotor bukan menjadi solusi penanganan polusi udara di Jakarta. Menurutnya, uji emisi kendaraan bermotor hanya menjadi salah satu indikator kesehatan kendaraan bermotor. 

"Buat apa ada razia emisi kendaraan bermotor, percuma. Akan sia-sia jika akar masalah polusinya tidak ditangani. Lagian kalau kendaraan itu rutin melakukan pemeliharaan di ATPM atau bengkel resmi, maka secara otomatis dia lulus uji emisi," ujar Victor di Jakarta, Jum'at (25/8/2023). 

Dia mengungkapkan, tidak sedikit kendaraan dinas operasional (KDO) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan uji emisi. Seperti kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja hingga Dinas Perhubungan yang memiliki ribuan unit KDO. 

"Seharusnya sebelum menerapkan ke masyarakat, lakukan uji emisi dulu ke kendaraan-kendaraan operasional milik Pemprov, seperti di Dinas LH, Satpol PP atau Dishub hingga kecamatan/kelurahan," katanya. 

Dengan adanya razia emisi kendaraan bermotor itu, Victor mengaku khawatir akan diplesetkan seolah-olah aparat kepolisian tidak ada pekerjaan. Bahkan, dia tidak mau adanya razia itu dimanfaatkan oknum aparat untuk membenarkan pungutan liar atau aksi 86 kepada masyarakat. 

"Padahal itu kegagalan Pemda DKI dalam menangani polusi dan kemacetan Ibukota. Saran gue, Pemerintah Provinsi DKI membuka diri. Fasilitasi bengkel tradisional dengan alat uji emisi. Itu lebih menyentuh. Daripada gerakan sesaat seperti saat ini," jelasnya. 

Terpisah, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko menuturkan, jumlah kendaraan yang telah melewati uji emisi di lima wilayah kota dan