Wakil Ketua Komisi X Minta Kemendikti Beri Keringanan Akademik Kepada Mahasiswa yang Terdampak Bencana

KOSADATA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI untuk memberikan dispensasi akademik dan keringanan uang kuliah tunggal (UKT), serta akses internet yang terjangkau bagi mahasiswa dari daerah terdampak bencana.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan dispensasi atau penundaan pembayaran uang sekolah maupun uang kuliah bagi peserta didik yang terdampak. Kebijakan ini penting untuk meringankan beban keluarga yang sedang berjuang memulihkan kondisi,” kata Esti dalam keterangan resminya yang diterima pada Senin, 01 Desember 2025 di Jakarta.

Esti mengungkapkan bahwa dampak dari bencana tersebut bukan hanya merusak infrastruktur, namun juga berdampak terhadap keberlangsungan pendidikan ribuan pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. 

"Untuk itu, kami meminta kepada Kemendiktisaintek untuk segera mendata seluruh mahasiswa dari daerah terdampak bencana melalui kampus-kampus di seluruh Indonesia, dan memberikan dispensasi penundaan dan keringanan pembayaran SPP-nya. Mengingat ini sudah mendekati UAS dan memasuki semester genap 2026," ujarnya.

Esti menegaskan, pernyataan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional di Sumatera menjadi peringatan bahwa Indonesia berada dalam fase kedaruratan yang memerlukan respons terpadu, termasuk di sektor pendidikan tinggi yang kini di ambang UAS dan memasuki semester genap 2026.

"Dispensasi akademik menjelang UAS adalah kewajiban negara, bukan kebijakan opsional. Mahasiswa yang sedang berada di daerah bencana mengalami hambatan serius; rumah rusak bahkan tenggelam, belum lagi kehilangan dokumen akademik, jaringan internet dan listrik putus, transportasi terputus, trauma dan kondisi keluarga tidak stabil," ujarnya.

Esti mengingatkan bahwa sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban koordinasi yang lemah karena bencana adalah ujian koordinasi nasional.

“Negara wajib