Wiranto: Presiden Prabowo Hormati Tuntutan Purnawirawan TNI, Tapi Tak Bisa Gegabah

KOSADATA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto angkat bicara soal surat berisi delapan tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI kepada Presiden Prabowo Subianto. Mantan Panglima TNI itu memastikan, Prabowo memahami betul isi surat yang ditandatangani ratusan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel purnawirawan tersebut. Namun, kata Wiranto, presiden tak bisa gegabah merespons desakan itu.

“Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran tersebut. Karena beliau dan para purnawirawan itu satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian. Tentu memiliki sikap moral yang sama, jiwa Sapta Marga, dan sumpah prajurit,” ujar Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Meski demikian, menurut Wiranto, Prabowo tidak serta-merta memberikan respons spontan. Ia menyebut, sebagai Kepala Negara, Panglima Tertinggi TNI, dan pemimpin pemerintahan, Prabowo mesti mengkaji seluruh poin tuntutan secara cermat. Apalagi, isu-isu yang diangkat para purnawirawan dinilai menyentuh persoalan-persoalan mendasar dalam ketatanegaraan dan pemerintahan.

“Beberapa alasan kenapa presiden tidak bisa langsung menjawab. Pertama, isi tuntutan itu perlu dipelajari satu per satu karena menyangkut hal-hal yang sangat fundamental,” katanya.

Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut trias politika, ada batas kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, menurut dia, presiden tak bisa begitu saja mencampuri urusan di luar domainnya.

“Usulan-usulan yang bukan bidang presiden tentu tidak akan langsung direspons,” ujar mantan Menko Polhukam itu.

Selain itu, kata Wiranto, dalam mengambil keputusan strategis, Prabowo tidak hanya mendengarkan satu pihak. Presiden, imbuh dia, akan menampung pandangan dari berbagai elemen, termasuk dari purnawirawan, sebelum menentukan arah kebijakan.

“Presiden mendengarkan, tapi tidak dari satu sumber saja. Keputusan harus melalui banyak pertimbangan dari berbagai bidang,” tuturnya.

Wiranto menegaskan, Prabowo meminta agar polemik di ruang publik terkait tuntutan itu tidak berkepanjangan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus pro-kontra yang bisa memicu kegaduhan.

“Beliau berpesan agar masyarakat tidak berpolemik, tidak menanggapi pro dan kontra, karena itu hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu persatuan dan kebersamaan,” ucapnya.

Forum Purnawirawan TNI sebelumnya melayangkan surat pernyataan sikap berisi delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo. Surat itu ditandatangani 332 purnawirawan, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Mereka menuntut antara lain kembali ke UUD 1945 versi asli, menolak kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN), menghentikan tenaga kerja asing asal Tiongkok, hingga reshuffle kabinet dan pemulihan fungsi Polri di bawah Kemendagri.

Wiranto menyatakan, saat ini pemerintah berfokus menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah berbagai persoalan nasional yang dihadapi. “Yang kita harapkan adalah ketenteraman masyarakat dan keharmonisan kebersamaan bangsa,” ucapnya.***