Peran Sekjen Pengganti Hasto Dinilai Krusial Jaga Keseimbangan Politik

KOSADATA — Pengamat politik, Sugiyanto, yang akrab disapa SGY, menilai posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi sangat strategis di tengah situasi politik nasional saat ini. Hal itu menyusul penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Menurut SGY, pergantian Sekjen PDI-P bukan sekadar persoalan administratif, melainkan akan menentukan arah politik partai terbesar di parlemen itu ke depan, khususnya terkait posisi partai dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Sekjen pengganti Hasto harus mampu memainkan peran sebagai penyeimbang kekuasaan di luar pemerintahan. Bukan oposisi yang emosional, tetapi kekuatan politik yang kritis, konstruktif, dan bermartabat," ujar SGY kepada wartawan, Rabu, 30 April 2025.

Ia menilai, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tak mengenal oposisi formal, keberadaan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2024 menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan politik nasional. Apalagi, pasca-Pilpres 2024, sebagian besar partai telah bergabung atau merapat ke lingkaran kekuasaan.

SGY menegaskan, tanpa kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya kritisnya. "Homogenisasi politik bisa berujung pada dominasi kekuasaan yang sulit dikontrol. Demokrasi akan pincang jika tidak ada partai yang secara konsisten memainkan peran kontrol," katanya.

Hingga saat ini, PDIP belum secara resmi menyatakan sikap apakah akan bergabung ke dalam pemerintahan atau memilih berada di luar kekuasaan. Pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada awal April lalu dinilai belum menghasilkan kesepakatan koalisi atau pembagian kekuasaan.

SGY berpendapat, sosok Sekjen