Yenny Wahid Sentil Pemberian Izin Tambang ke Ormas

KOSADATA — Putri ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid kembali menyoroti soal pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas), termasuk NU.

Yenny menegaskan, alih-alih membawa manfaat yang besar, pemberian konsesi tambang kepada ormas justru menimbulkan mudarat akibat timbulnya perpecahan di kalangan NU sendiri.

"Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita,” kata Yenny saat menghadiri haul ke-16 Gus Dur pada Kamis, 18 Desember 2025 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur.

Melihat fenomena seperti itu, Yenny mengajak kepada seluruh warga NU untuk mengamini seruan mantan Ketua Umum PBNU yakni K.H. Said Aqil Siroj agar tambang kembali dikelola oleh pemerintah saja.

“Saya mendukung seruan K.H. Said yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah," ujarnya.

Yenny mengingatkan bahwa pengelolaan tambang bukanlah satu hal yang mudah. Ia menyebut, tanpa menejemen yang baik, masalah tambang hanya akan mengantarkan NU pada perpecahan.

Untuk itu, Yenny mendorong agar NU Kembali pada sikap moral yang jauh dari mudarat. Dirinya juga menganjurkan agar pemerintah berhenti memberikan akses pengelolaan tambang kepada ormas.

Menurutnya, pemerintah lebih baik memberikan bantuan dalam bentuk uang (anggaran), sehingga bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah, membangun pondok pesantren, rumah, yang dinilai lebih bermanfaat.

"Tapi kalau seperti ini (pengelolaan tambang) mudaratnya jauh lebih besar," ujarnya.

Yenny mewanti-wanti kepada seluruh pengurus NU agar tidak mudah diming-iming oleh segelintir pihak yang ingin menjadikan organisasi sebesar NU sebagai alat legitmasi kekuasaan.

Yenny menegaskan bahwa NU tidak boleh masuk