Budi mengatakan masukan diperlukan mengingat publik masih banyak yang beranggapan ERP memaksa masyarakat untuk membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu
Kenyamanan menikmati transportasi umum tidak hanya dapat dinikmati warga yang berada di Pulau Jawa. Provinsi Maluku sebagai bagian dari NKRI, warganya juga ingin menikmati kenyamanan yang sama.
