DKI Diminta Tampung Masukan Publik Terkait Penerapan ERP

KOSADATA - Pengamat Transportasi Perkotaan, Budi Yulianto meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung masukan dari publik soal rencana jalan  elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) untuk memastikan kebijakan itu dapat mengurai kemacetan di Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar membuktikan program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan," ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Budi mengatakan masukan diperlukan mengingat publik masih banyak yang  beranggapan ERP memaksa masyarakat untuk membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.

"Ditambah lagi dengan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi sebagai kompensasinya belum tersedia," ujar Budi.

Menurut Budi, saat masyarakat memilih menggunakan transportasi umum berupa taksi daring dan ojek daring, namun tetap terkena ERP, tentu juga akan memberatkan, lanjut dia.

"Ini harus dipahami Pemprov DKI Jakarta karena program ini banyak melibatkan kebijakan," tutur Budi.

Dikatakan Budi, melihat kegagalan dan keberhasilan ERP yang terjadi di sejumlah kota besar di dunia dapat menjadi bahan pertimbangan rencana kebijakan itu di Jakarta.

"Saya memberikan contoh penerapan ERP di Inggris, yang walaupun berhasil diterapkan di London, namun gagal diterapkan di kota-kota lainnya seperti Birmingham, Cardiff, dan Liverpool," jelas Budi.

Selain itu, kata Budi, tidak hanya di London, negara Singapura dan Stockholm di Swedia juga berhasil menerapkan ERP. Namun, di sisi lain penolakan ERP terjadi di Hong Kong yang sejak 1983 memperkenalkan ERP namun hingga kini tidak kunjung dilaksanakan karena ramainya penolakan warga.

Paling terkini, lanjut dia,