Menurutnya, alokasi bantuan KJP ini bisa dialihkan untuk menggratiskan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta.
Jika seluruh sekolah swasta gratis, politisi Partai Gerindra itu meyakini bisa memutus ketimpangan sosial dan tak perlu lagi ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini penerima manfaatnya belum merata.
Menurutnya, penerapan kebijakan sekolah gratis tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penduduk dari luar Jakarta berbondong-bondong pindah domisili. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti permukiman kumuh dan kemacetan lalu lintas jalan.
Dari simulasi yang telah dilakukan oleh Disdik DKI Jakarta, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp500 sampi Rp800 miliar untuk merealisasikan impian sekolah gratis.
Pihaknya meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membuat Program Tebus Ijazah untuk siswa/siswi yang tidak mampu.
Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil berjanji akan meningkatkan kesejahteraan untuk para khatib di Jakarta.
Program sekolah gratis di Jakarta ini akan diimplementasikan dari tingkat SD hingga SMA mulai Juli 2025.
Menurut Khoirudin, peraturan daerah (Perda) yang mengatur pelaksanaan program ini diperkirakan baru akan selesai pada akhir Januari 2025.
.jpeg)
-(3).jpeg)
