Breaking
|
logo kosadata
banner

OPINI

Ditangan Anies Tata Kelola Pemprov Jakarta Semrawut?

Terhadap kinerja Anies selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, masyarakat sudah bisa menilai. Jika dalam kontestasi pilpres, lantaran oportunis dengan cara menjatuhkan, presiden terpilih oleh Anies diberi nilai 11 dari 100, artinya 1,00. Sekarang rakyat Jakarta akan menilai kinerja Anies di Jakarta yang mungkin tidak lebih baik dari angka yang disebutkan itu.

Episode

UU IKN Melanggar Konstitusi dan Kedaulatan Daerah: Pusat Aneksasi Pemda

Selain melanggar konstitusi, Pemerintahan Jokowi melalui otorita IKN juga melanggar Kedaulatan Daerah, merebut sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Menengok Fasilitas Pendidikan Anak Pemulung di TPST Bantargebang

Khoidir dibantu istrinya, Ida Ummi Khulsum, umurnya hampir sama. Keahlian Ummi adalah Bahasa Arab, kini menjabat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliayah (MA) Al-Muhajirin.

Muslim Indonesia Darurat Buta Huruf Al-Qur'an

July 20, 2024

Pemikiran Pergerakan Islam

Baca Selengkapnya
episode

Muslim Indonesia Darurat Buta Huruf Al-Qur'an

Pemikiran Pergerakan Islam

Episode Lainnya ››

Sssttt …. Ada Bunglon Ikut Pilkada Kota Bekasi

July 19, 2024

Kalau Bunglon berubah-ubah warna demi bertahan hidup, menjaga keselamatannya dari serangan hewan predator lainnya. Kalau bakal calon walikota sering gonta-ganti partai politik demi apa ya “Guys”?. Mungkin semata-mata demi jabatan dan kekuasaan, tau juga untuk manipulasi dan supaya bisa korupsi?

Baca Selengkapnya
episode

Sssttt …. Ada Bunglon Ikut Pilkada Kota Bekasi

Kalau Bunglon berubah-ubah warna demi bertahan hidup, menjaga keselamatannya dari serangan hewan predator lainnya. Kalau bakal calon walikota sering gonta-ganti partai politik demi apa ya “Guys”?. Mungkin semata-mata demi jabatan dan kekuasaan, tau juga untuk manipulasi dan supaya bisa korupsi?

Episode Lainnya ››

Undang-Undang Ibu Kota Negara Melanggar Konstitusi: Wajib Batal

July 19, 2024

menurut konstitusi, Daerah (di Indonesia) tidak bisa berbentuk Otorita, dan Kepala Pemerintah Daerah tidak bisa berbentuk Kepala Otorita.

Baca Selengkapnya
episode

Undang-Undang Ibu Kota Negara Melanggar Konstitusi: Wajib Batal

menurut konstitusi, Daerah (di Indonesia) tidak bisa berbentuk Otorita, dan Kepala Pemerintah Daerah tidak bisa berbentuk Kepala Otorita.

Episode Lainnya ››

Indonesia Salah Satu Penghasil E-Waste Terbesar di Dunia

July 18, 2024

E-waste di TPA/TPST dipungut pemulung disatukan dengan sampah jenis lain, lalu dijual pada pengepul

Baca Selengkapnya
episode

Indonesia Salah Satu Penghasil E-Waste Terbesar di Dunia

E-waste di TPA/TPST dipungut pemulung disatukan dengan sampah jenis lain, lalu dijual pada pengepul

Episode Lainnya ››

Family Office: Luhut, Jokowi dan Republik Mimpi

July 17, 2024

Pemimpi atau pengkhayal, beda tipis dengan pembohong. Kita tidak tahu pasti, apakah yang bersangkutan sedang bermimpi, berkhayal, atau berbohong. Karena, pernyataan tidak pernah menjadi kenyataan.

Baca Selengkapnya
episode

Family Office: Luhut, Jokowi dan Republik Mimpi

Pemimpi atau pengkhayal, beda tipis dengan pembohong. Kita tidak tahu pasti, apakah yang bersangkutan sedang bermimpi, berkhayal, atau berbohong. Karena, pernyataan tidak pernah menjadi kenyataan.

Episode Lainnya ››

Jelang Pilkada, Perlu yang Tua atau yang Muda?

July 13, 2024

Opini Politik

Baca Selengkapnya
episode

Jelang Pilkada, Perlu yang Tua atau yang Muda?

Opini Politik

Episode Lainnya ››

Quo Vadis Mega dan KPK?

July 10, 2024

Terlepas dari distorsi kekuasaan rezim Jokowi termasuk dalam masalah hukum. Megawati tetap dituntut bersikap objektif dan proporsional terhadap KPK. Mega yang membidani kelahiran KPK, berhak menentukan sikap untuk konsisten menegakkan supremasi hukum atau hanya sekedar menyelamatkan anggota dan kader korup yang menjadi benalu PDIP selama ini.

Baca Selengkapnya
episode

Quo Vadis Mega dan KPK?

Terlepas dari distorsi kekuasaan rezim Jokowi termasuk dalam masalah hukum. Megawati tetap dituntut bersikap objektif dan proporsional terhadap KPK. Mega yang membidani kelahiran KPK, berhak menentukan sikap untuk konsisten menegakkan supremasi hukum atau hanya sekedar menyelamatkan anggota dan kader korup yang menjadi benalu PDIP selama ini.

Episode Lainnya ››