Jakarta Memikirkan Kaum Difabel

Dari segi pendidikan di skala nasional misalnya, sudah ada di laman beasiswa LPDP kolom khusus yang memang teruntuk bagi kaum Difabel untuk beroleh kesempatan studi dengan pembiayaan dari pemerintah, berikut ruang, peluang dan kuotanya. 

Hal yang menggembirakan juga misalnya bahwa di instansi-instansi pemerintahan, sudah terbuka pintu yang lebar bagi peran kaum Difabel untuk menjadi ASN alias pegawai negeri sipil. Dalam hal ini jelas, bahwa pemerintah tidak menutup mata pada kehadiran kaum Difabel, bahkan berupaya untuk mendukung dan mengembangkan mereka. 

Mereka yang berpotensi dan memiliki kemampuan sudah sedikit demi sedikit diberi ruang dan peluang, kendati jujur dalam praktek riilnya apresiasi masyarakat—yang berakar dari konsep berpikir dikotomis-subordinatif—perlu dibina lebih dalam lagi sehingga tertanam apresiasi yang benar-benar tulus dan merangkul kaum Difabel. 

Jika kemampuan menatap kaum Difabel sudah sama dengan menatap manusia pada umumnya, itu kiranya merupakan prasyarat yang baik untuk inklusivitas dan penghargaan martabat manusia.

Antara mengangkat dan membiarkan

Ketiga, pun ketika sudah diupayakan jalan-jalan akomodatif atas hidup kaum Difabel, perlu dicatat dan direnungkan serta dicarilah jalan atas fakta-fakta berikut. Bahwa sudah bagus manakala kaum Difabel memperoleh peluang setara dalam masyarakat. Sudah baik pula ketika konsep inklusivitas semakin tertanam dalam kesadaran masyarakat. Namun itu kiranya belum cukup. 

Konsep yang bertujuan untuk menyetarakan kaum Difabel dengan manusia pada umumnya tidak lantas menormalisasi perlakuan yang memang harus mereka terima secara khusus. Dengan lain perkataan, tidak bisa kiranya—karena alasan setara semartabat—muncul sikap pembiaran begitu saja seolah-olah mereka seperti orang pada umumnya. 

Irisan