Pemprov DKI Kecolongan: Lahan Milik Pemerintah Jadi Parkir Liar, Rugi Puluhan Miliar

Ida Farida
Sep 25, 2025

Foto: ist

di Jakarta transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. “Selain penindakan, kami mendorong perluasan digitalisasi pembayaran parkir resmi agar kebocoran PAD bisa ditutup,” tuturnya.

Menurut Jupiter, dampak parkir liar tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat, potensi pungutan liar (pungli), hingga kebocoran pajak parkir. Sidak itu, ungkap dia, untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan.

“Komitmen kami DPRD, melalui Pansus Parkir, akan terus mengawal agar tata kelola parkir transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.***

 

Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0