Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana di Aceh Tengah.
KOSADATA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra dan Aceh diperkirakan melampaui Rp 50 triliun.
“Kemarin saya berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awal membutuhkan sekitar Rp 50 triliun. Ini hitungan awal, dan tentu akan berkembang,” ujar AHY di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
AHY menjelaskan bahwa estimasi tersebut disiapkan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah telah memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari untuk memastikan penanganan awal korban dan infrastruktur berlangsung optimal.
Ia menegaskan perlunya perhitungan anggaran secara cermat karena skala kerusakan yang terjadi tidak kecil.
“Anggarannya besar dan harus dipersiapkan dengan baik. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh kementerian diminta melakukan perhitungan matang agar proses pemulihan bisa dijalankan cepat dan tepat,” katanya.
Meski Presiden meminta percepatan eksekusi di lapangan, AHY mengingatkan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas pembangunan.
“Tidak boleh lambat, tapi juga tidak boleh terburu-buru. Membangun kembali bukan sekadar cepat, tetapi juga harus berstandar baik,” tegasnya.
AHY menambahkan bahwa pemerintah menargetkan rekonstruksi infrastruktur dilakukan dengan konsep yang lebih tangguh dan tahan bencana, sehingga kerugian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.
Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran nasional untuk pemulihan di tiga provinsi—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—mencapai Rp 51,82 triliun.
Provinsi Aceh membutuhkan anggaran terbesar, yakni Rp 25,41 triliun, untuk memulihkan rumah warga, fasilitas publik, serta lahan pertanian. BNPB mencatat 37.546 rumah mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat.
Sementara itu, kebutuhan pemulihan di
Comments 0