Ancam Kedaulatan Negara, Anggota DPR ini Tolak Izin Ekspor Pasir Laut

Peri Irawan

May 30, 2023

KOSADATA - Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto menilai kebijakan pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut akan membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.

Untuk itu, pihaknya menolak dan minta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut.

"Pemberian izin ekspor pasir laut itu kebijakan yang gegabah di tahun politik. Meski ditujukan untuk pengerukan sedimen dan untuk prioritas dalam negeri namun karena juga membolehkan pengerukan pasir laut untuk keperluan ekspor maka PP 26/2023 ini sangat berbahaya bagi lingkungan kelautan di masa depan," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).

Menurut anggota DPR RI itu, eksploitasi pasir laut akan berpengaruh pada ekosistem laut. Terlebih, untuk pulau-pulau kecil. Selama 20 tahun terakhir, tegasnya, peme3telah melarang ekspor pasir laut.

"Kita Menolak kebijakan ini dan minta untuk dibatalkan/dicabut oleh Pemerintah karena tidak ada urgensi bagi kita untuk mengekspor pasir laut. Keuntungan ekonomi yang diperoleh bisa tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan laut yang akan kita tuai," tegas Mulyanto.

Mulyanto khawatirkan kebijakan ini akan memperluas wilayah negara importir dan mengurangi wilayah NKRI, apalagi kalau yang mengimpor adalah negara tetangga seperti Singapura.

Selain itu ditenggarai kebijakan ini sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan modal kampanye jelang pemilu 2024.

"Anehnya lagi, Kementerian yg bertanggung jawab dalam PP tersebut berbeda dengan Kementerian yg berwenang memberi izin usaha penambangan pasir laut," tandasnya. ***