Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemprov DKI Jakarta Dapat Insentif Fiskal Rp11,6 Miliar

KOSADATA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp 11.677.367.000 karena berhasil mengendalikan inflasi. 

Hal ini merupakan penghargaan Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 periode pertama yang diberikan Kementerian Dalam Negeri RI kepada 33 pemerintah daerah berupa insentif, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin (31/7).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Sekda Joko mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam mengatur, serta mengendalikan inflasi daerah di Jakarta. 

"Ini merupakan kinerja bersama dalam menjaga sinergi untuk memulihkan roda perekonomian, terutama pasca pandemi kemarin. Kita harus pertahankan kinerja yang solid ini agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga Jakarta," ujar Sekda Joko dalam keterangan tertulis, Senin (31/7/2023).

Insentif fiskal ini merujuk kepada upaya pengendalian inflasi pada triwulan I-2023. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan I-2023 yaitu bulan Maret 2023 tercatat sebesar 4,00% (yoy), melandai dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (Desember 2022) yang sebesar 4,21% (yoy). 

Capaian inflasi ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional Maret 2023 yang sebesar 4,97% (yoy). 

Relatif terkendalinya inflasi ini tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi pangan sebagai hasil sinergi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), Program Pangan Bersubsidi, monitoring harga dan stok, serta Gerakan Pangan Murah dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga,