Direksi Transjakarta Kerap Bermasalah, DKI Libatkan Asesor Independen

KOSADATA - Pemerintah DKI Jakarta berencana menggandeng asesor independen untuk mempermudah asesmen posisi direksi dan komisaris di badan usaha milik daerah (BUMD). Hal ini berkaca pada direksi PT Transjakarta yang kerap tersangkut kasus ketika hendak dilantik, maupun saat beberapa bulan menjabat di perseroan.

Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD pada Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Wahyudi mengatakan, pihak swasta yang dilibatkan memiliki kemampuan dalam sumber daya manusia atau human resource development (HRD). Selama ini, pemerintah belum pernah menggandeng lembaga independen dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris BUMD.

“Terkait dengan pemilihan calon direksi, kami ke depan menggandeng lembaga independen untuk melakukan profiling tambahan terhadap calon pengurus perusahaan,” ujar Wahyudi kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Menurutnya, asesmen itu dilakukan untuk mendapatkan data atau latarbelakang yang lebih lengkap untuk calon manajemen atas di tubuh BUMD tersebut. Dia menegaskan, banyak perusahaan swasta yang menggunakan jasa ini dalam melakukan profiling calon pengurus perusahaan. Pihak ketiga itu akan melakukan pendalaman kepada yang bersangkutan sebelum menempati posisi tertentu di perusahaan.

“Ada perusahaan swasta yang mau menempatkan manager, mereka ambil tim dari luar untuk melakukan profiling. Mereka cek orang yang akan diangkat sebelumnya itu ada kasus atau nggak, kinerjanya bagus atau nggak dan hubungan dengan atas (pimpinan), samping (sesama pekerja), bawah (anak buah) bagus atau nggak,” jelasnya.

Kata dia, selama ini pemerintah daerah tidak pernah melibatkan instansi lain untuk melakukan profiling calon pengurus perusahaan. Selama ini BP BUMD DKI hanya mengandalkan pegawai internal untuk mengecek rekam jejak kandidat melalui media arus utama.

“Kami keterbatasan sumber daya, kami cari dari media-media, baik