Dualisme Kepengurusan PMI: JK Telah Bekerja Ikhlas, Pemerintah Harus Tegas Bersikap

Oleh: Sugiyanto

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara

Beberapa hari terakhir, saya terkejut membaca berita tentang kisruh yang terjadi di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) terkait adanya musyawarah tandingan. Sebagai pendonor darah, saya merasa sangat aneh melihat organisasi sosial kemanusiaan yang seharusnya netral dan mandiri seperti PMI malah terjerat dalam dualisme kepemimpinan. 

Tentang organisasi nirlaba yang keberadaannya diakui secara internasional ini, semua orang tahu bahwa tujuan PMI didirikan adalah untuk meringankan penderitaan sesama akibat bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban.

Dengan kondisi tersebut, PMI seharusnya mencerminkan kebersamaan, kekompakan, dan sinergi dalam mencapai tujuan mulianya. Alih-alih memperlihatkan hal itu, organisasi ini malah mempertontonkan konflik internal yang memalukan. Sebagai pendonor, saya merasa sangat kecewa dan geram.

Demi memahami akar masalah, saya mencari tahu lebih jauh. Berdasarkan informasi yang ada, terungkap bahwa Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI telah berlangsung pada 8-9 Desember 2024 di Jakarta, diikuti 558 peserta dari berbagai perwakilan PMI pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta Forum Relawan Nasional (Forelnas). Munas tersebut menghasilkan keputusan yang memperkuat kepercayaan terhadap Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

 Berdasarkan informasi dan data yang ada diketahui bahwa hasil verifikasi Tim Kredensial menunjukkan dukungan kuat untuk JK dengan total 320 suara, terdiri dari 287 dukungan lengkap dan 33 tidak lengkap. 

Sementara itu, Agung Laksono hanya meraih 50 dukungan, dengan 32 suara lengkap dan 18 tidak lengkap. Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) PMI, kandidat harus memperoleh minimal 20% dukungan untuk maju, namun Agung gagal memenuhi ambang