Evaluasi Kemendagri Disoal, PITA: Heru Lebih Bagus Ketimbang 5 Tahun Anies

KOSADATA - Bendahara Umum Pemuda Cinta Tanah Air (PITA) Deni Martanti menilai diamnya Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Kemendagri pasca evaluasi kedua Heru merupakan strategi pendalaman terhadap kinerja SDM Pemprov DKI, terutama di fase transisi kepemimpinan pasca ditinggalkan Anies Baswedan.

"Mengukur kinerja Heru itu tidak bisa disamakan dengan mengukur kinerja Gubernur yang diusung oleh partai politik. Heru datang ke DKI sebagai PJ Gubernur itu dia sendirian sedangkan Anies bergerombol," kata Deni di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Jadi sebetulnya dalam 6 bulan dengan berbagai terobosan Heru seperti reformasi birokrasi, infrastruktur banjir, mengoptimalkan transportasi publik itu cukup bagus dibanding dengan 5 tahun Anies yang tidak meninggalkan legacy di Jakarta," lanjutnya.

Menurut Deni, jika digali lebih dalam ada banyak kejanggalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebagaimana dikatakan anggota Komisi C DPRD, Andhyka saat rapat dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI pada Selasa (9/5). 

Deni mengatakan, kejanggalan APBD DKI itu seperti adanya anggaran gaib, kelebihan bayar dan lain-lain sudah menjadi tradisi sejak Era Anies Baswedan. Saat pembahasan rancangan anggaran 2023 itu, katanya, bisa dibayangkan bagaimana iklim politik tahun lalu yang dihadapi Heru Budi Hartono dimana Heru baru beberapa waktu bekerja di DKI Jakarta. 

"Kita bicara perencanaan anggaran 2023 ya, kita bisa bayangkan bagaimana PJ Heru berjibaku sendirian menghadapi iklim politik yang pada saat itu masih dilingkari sisa sisa kekuasaan Anies. Sehingga nampaknya PJ Heru menghadapi suasana politik DPRD yang mungkin masih menggunakan tradisi lama," katanya.

Disinggung soal pernyataan Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengenai evaluasi Heru Budi Hartono oleh Kemendagri yang dianggapnya Heru tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Deni mengaku tak heran kalau yang menyampaikannya adalah PKS. 

"Kalau PKS yang ngomong, ya fahamlah ya posisinya dimana. Saya yakin, Kepala daerah akan menjalankan Perda yang mengaturnya, termasuk RPD. Namun, patut kita kaji lebih jauh pikiran Heru, misalnya Kepgub 292/2023, biar kita semua tahu arah Heru itu sejalan dengan RPD," katanya.

Sebelumnya Taufik menyampaikan, apa yang dilakukan Heru saat ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dikerjakan Anies Baswedan selama lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu pun membandingkan dengan era Anies Baswedan saat memimpin yang memaparkan programnya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

"Tapi kemudian yang saya lihat, Pj Gubernur yang sekarang enggan untuk memakainya. Harusnya gampang saja, ikuti yang sudah dibuat lima tahun sebelumnya. Itu sudah bagus, kalau itu dibuat, selesai," kata Taufik.