Jarang di Pulau, Gubernur Pramono Didesak Evaluasi Plt Bupati Kepulauan Seribu

KOSADATA - Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu (GMPS) mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengevaluasi kinerja dan kebijakan yang diterapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Churniawan dan jajarannya.

Ketua GMPS Rahman Hakim mengatakan, Fajar tak mencerminkan layaknya seorang pemimpin yang dekat masyarakat. Pasalnya, Fajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepulauan berkantor di Gedung Mitra Praja, Sunter, Jakarta Utara.

Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu sendiri memiliki kantor pemerintahan yang berada di Pulau Pramuka. Dengan jarak begitu jauh, hal itu menunjukkan tak ada langkah konkret yang diambil Pemkab Kepulauan Seribu untuk mengaktifkan kembali kantor pemerintahan tersebut.

"Kami mendesak Gubernur DKI untuk mengevaluasi Plt Bupati Kepulauan Seribu. Jika tidak ada tindakan tegas, bagaimana mungkin wilayah ini bisa berkembang jika birokrasi saja tidak berjalan?," ujar Rahman di Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Rahman tutut menyinggung soal kekosongan kantor pemerintahan Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka. Lantaran minimnya aktivitas ASN Kepulauan Seribu di wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan, dengan minimnya aktivitas ASN Kepulauan Seribu secara otomatis menghambat jalannya birokrasi dan pelayanan publik. Terlebih, kata dia, kantor tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sejak lama.

"Kantor pusat Bupati di Pulau Pramuka seperti tak berpenghuni. ASN yang seharusnya berkantor di sana malah tidak ada, sehingga pemerintahan tidak berjalan maksimal," kata Rahman.

"Akibatnya, masyarakat Kepulauan Seribu tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya," sambung dia.

Tak ketinggalan, Rahman juga menyoroti banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jarang atau bahkan tidak pernah berkantor di Pulau Seribu. Padahal,