Perpu Cipta Kerja Diyakini Hadirkan Kepastian Hukum untuk Iklim Investasi

KOSADATA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja dapat mengantisipasi ketidakpastian hukum di sisi investasi. Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat hingga November 2023.

“Ketidakpastian terhadap investasi setelah November 2023, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Perppu. Dengan perppu kepastian hukum berjalan, PP yang kemarin dilarang dibuat, kita bisa buat lagi,” ujar  Airlangga dalam B Universe Economic Outlook 2023 di Hotel JS Luwansa pada Selasa (14/2/2023)

Airlangga mengatakan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi terhambat ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat mengambil dari undang-undang cipta kerja.

“Ini benar-benar kunci untuk menunda proses perizinan. Penciptaan tempat kerja dengan Perpuo. kita semua bisa berjalan lagi. Presiden mengirim surat ke DPR, dan DPR membacanya di paripurna. Tentu saja, satu-satunya pertanyaan yang tetap terbuka adalah apakah ini masa percobaan dan masa percobaan di masa depan. Tentunya kepraktisan dan keamanannya lebih tinggi,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah mengeluarkan Perppu ini terutama untuk mencegah krisis yang mendesak. Misalnya, pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan/atau mengatasi ancaman yang mengancam perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu dirancang untuk mengantisipasi gangguan ekonomi saat pandemi Covid-19 dimulai pada tahun 2020.

“Ini terbukti menjadi strategi yang efektif dibandingkan dengan negara lain yang defisitnya dikurangi dan anggarannya lebih fleksibel. Semua clearinghouse KPC