PPRA 66 Lemhannas Lakukan Studi Strategis ke ITB

KOSADATA - Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 66 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melakukan Studi Strategis dalam Negeri (SSDN) ke Institut Teknologi Bandung (ITB).

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (WRRI) ITB, Prof. I Gede Wenten, bersama para dekan fakultas/sekolah menyambut langsung  kunjungan dari Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI bersama peserta PPRA 66 Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah menyampaikan terima kasih atas sambutan dari pihak sivitas akademika ITB terkait kegiatan SSDN dari peserta PPRA 66.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada sivitas akademika ITB berserta jajarannya yang letah memberikan kesempatan dan menerima rombongan Studi Strategis dalam Negeri (SSDN) PPRA 66 tahun 2024 Lemhannas RI," ujar Laksdya TNI Maman Firmansyah, dikutip Selasa (4/6/2024).

Lemhannas RI, kata beliau, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Adapun SSDN merupakan kegiatan praktik lapangan berupa kunjungan studi dengan orentasi peningkatan kemampuan analisis terhadap berbagai permasalah di daerah dan untuk mempraktikan seluruh teori dan wawasan menjadi suatu produk tulisan ilmiah berbentuk esai, seperti kajian atau rekomendasi kebijakan terkait dinamika pembangunan nasional di provinsi tujuan.

"Melalui kegiatan SSBN ini para peserta diharapkan memperoleh tambahan wawasan dan pengalaman lebih komprehensif terhadap upaya pemecahaan berbagai persoalan bangsa," katanya.

Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai sejumlah hal, mulai dari kebencanaan, perairan, penataan ruang, persampahan, ketahanan negeri, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepakaran yang ada di ITB.

Salah satu yang dibahas adalah kebencanaan, khususnya Sesar Lembang. Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), Prof. Irwan Meilano, mengatakan, jika terjadi gempa, Kota Bandung kemungkinan akan mengalami goncangan serupa gempa Bantul pada tahun 2006.

"Yang harus dilakukan, yang sangat penting yaitu melibatkan seluruh stakeholder, terutama upaya top-down dari pemerintah, seperti BNPB, BPBD, untuk memaksimalkan upaya mitigasi. Cara yang paling efektif adalah menggabungkan mitigasi dengan kebijakan penataan ruang," katanya.***