Soal Ekspor Bijih Nikel Ilegal, Pemerintah Didesak Segera Bertindak

Etos Indonesia Desak DPR Gelar RDP Kasus Brigpol Fathurrahman, Tegaskan Keadilan Tak Boleh Dikorbankan
Sejumlah Tokoh Pastikan Dana Nasabah Bank DKI Aman, Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
Pramono Ingin Wujudkan Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Internasional
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Sejarawan: Memenuhi Kriteria, Tapi Perlu Konteks Sejarah
Menepi ke Rancabuaya: Petualangan Sepuluh Jam ke 'Swiss van Java' dari Rutinitas Jakarta
Transaksi Non-tunai KJP Plus Lewat EDC Bank DKI Dipastikan Lancar
PPPK Kemenag Tahap II, Cek Jadwal dan Lokasi Seleksi Kompetensi Teknis
Masinis Kereta Cepat Whoosh: Lulus Uji Internasional, SDM Lokal Pegang Kendali
Demokrat Desak Rotasi Camat dan Lurah di Jakarta, Hindari Fenomena 'Raja Kecil'
Camat-Lurah Ogah Tempati Rumah Dinas, DPRD DKI Minta Pemprov Bertindak Tegas

Peri Irawan

Jun 27, 2023

pertambahan nilai, pph badan maupun bea ekspor.

"Di sisi lain, kita dirugikan dengan ekspor ilegal dan gugatan Uni Eropa di WTO. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula," sindir Mulyanto.Â

Seperti diketahui Jokowi telah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2019. Harga bijih nikel untuk smelter dalam negeri ditetapkan hampir setengah dari harga internasional.

Dari data bea cukai China dilaporkan bahwa pada tahun 2020 ditemukan impor bijih nikel China dari Indonesia mencapai angka 3,4 miliar kilogram dengan nilai USD 193 juta. Kemudian pada tahun 2021, China kembali mengimpor 839 juta kilogram ore nikel dari Indonesia dengan nilai USD 48 juta. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 1 miliar kilogram ore nikel.***