Terapkan SPBE, KLHK Andalkan SIGAP dan AMDALNET

Hal ini menurutnya menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penyederhanaan aplikasi dan upaya memberikan pelayanan publik yang terbaik.

"Saya kira KLHK bisa menjadi contoh Kementerian/Lembaga lain, bagaimana cara pengintegrasian aplikasi dan penerapan SPBE ini," ujar Odo yang hadir secara virtual pada acara tersebut.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo mengatakan keterpaduan layanan merupakan kata kunci dalam penerapan SPBE.

KLHK dinilai mampu memastikan penerapannya tidak sektoral tetapi terpadu melalui pengelompokan kategori G2B dan G2C dan aplikasi yang terintegrasi.

"Penerapan SPBE ini juga menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi, melalui peningkatan pelayanan pemerintah dan pelayanan digital. Dengan begitu, E-Government development index pun meningkat, melalui penyediaan layanan publik yang baik dan penggunaan teknologi," katanya.

Kegiatan berlanjut pada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Biro Humas Nunu Anugrah. Pada sesi tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi KLHK Edi Sulistyo Heri Susetyo memaparkan perjalanan penerapan SPBE di lingkup KLHK.

Kemudian secara lebih rinci, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Laksmi Widyajayanti menjelaskan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET sebagai ‘tools’ pendukung dalam proses persetujuan lingkungan secara digital.

Setelahnya, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Belinda A. Margono menerangkan aplikasi SIGAP yang menjadi sumber informasi geospasial atau yang biasa dikenal pemetaan.

Pada kesempatan tersebut, para penerima manfaat dari kedua aplikasi tersebut pun turut memberikan testimoni. Masing-masing perwakilan dari PLN, Pertamina, dan UNDP menyatakan sangat terbantu dengan