Tri Winarno Jadi Dirjen Minerba, Mulyanto Ingatkan Pemberantasan Mafia Tambang Ilegal

Joeang Elkamali
Sep 23, 2024

Lokasi dugaan tambang emas ilegal di wilayah Taratak,Kabupaten Sijunjung. Foto: ist

KOSADATA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno untuk memberantas mafia tambang ilegal.

 

Dia meyakini, sosok Tri Winarno mampu memberantas mafia tambang ilegal yang diduga mendapat beking aparat.

 

“Itupun kalau Pak Bahlil berani. Karena selama ini Pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh menangani masalah tersebut," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).

 

Diketahui, Bahlil Lahadia melantik Tri Winarn sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Jumat (30/9/2024). Mantan Direktur Pembinaan Minerba itu dilantik untuk mengisi kekosongan pejabat Dirjen Minerba selama hampir setahun. 

 

Mulyanto menambahkan sentralisasi kewenangan pertambangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, melalui revisi UU Minerba, tidak diimbangi dengan pengelolaan perizinan dan pengawasan yang baik.  Akibatnya merebak penambangan ilegal, yang merugikan keuangan negara dan lingkungan.  

 

“Pemerintah terkesan ogah-ogahan mengurusi masalah pengawasan pertambangan ini, sementara sangat bernafsu untuk mensentralisasinya ke pusat. Ibarat pepatah, nafsu besar, tenaga kurang,” kata Mulyanto.

 

Karena itu ia mendesak Bahlil segera menuntaskan pembentukan Satgas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal. Jangan malah mengusulkan FGD secara tertutup. Publik ingin aksi nyata Pemerintah.

 

"Pemerintah sampai hari ini hanya gembar-gembor akan membentuk satgas tersebut, tapi nyatanya nihil," tegasnya. 

 

Mulyanto minta Bahlil sungguh-sungguh menjalankan Konstitusi dan amanat UU Minerba, agar sumber daya tambang ini benar-benar dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan hanya sekedar kemakmuran segelintir atau sekelompok orang.

 

“Terbongkarnya kasus korupsi timah senilai Rp. 271 triliun yang dibekingi aparat, hanyalah puncak gunung es dari persoalan karut marut tata kelola pertambangan nasional. Karena itu, Ia mendesak Pemerintahan yang akan datang menjadikan masalah


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0