Usia Dilantik jadi Presiden, PKS Minta Prabowo Evaluasi Hilirisasi Tambang

KOSADATA - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta Prabowo Subianto agar berani mengevaluasi program hilirisasi tambang yang ada selama ini usai dilantik jadi Presiden RI ke-8 nanti.

Anggota Komisi VII ini menilai, program hilirisasi yang dijalankan Pemerintahan Joko Widodo jauh dari kata berhasil karena keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan di semua area penambangan.

"Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya SDA atau daerah yang digencarkan program hilirisasi, yang sering disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jum'at (26/7/2024).

Terlebih, lanjut Mulyanto, beberapa kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, malah hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

"Namun menurut dugaan saya, hal ini disebabkan karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga merebaknya kasus-kasus korupsi tambang," katanya.

"Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai," ucap Mulyanto menambahkan.

Ia melihat masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar, karena keterbatasan keahlian.  Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut.

Karena itu, terkait program hilirisasi Mulyanto minta agar Presiden periode berikut mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan