Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, SE tersebut bisa menjadi panduan bagi para pegawai negeri untuk tidak terlibat politik praktis saat Pemilu 2024.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kembali melantik 388 Pejabat Pengawas dan Administrator di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2023.
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Barnas Adjidin, ditunjuk menjadi penjabat (Pj) bupati Garut, menggantikan Rudy Gunawan yang masa jabatannya sebagai bupati periode 2019 s.d. 2024 telah berakhir. Barnas dilantik oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 23 Januari 2024.
Sebab, pihaknya menilai para guru cukup memiliki pengaruh menjadi salah satu acuan para peserta didiknya dalam memilih siapa dalam Pemilu 2024 ini.
Bawaslu kabupeten akan secara langsung mengundang kepala desa guna membahas netralitas dan sosialisasi mengenai permasalahan tersebut.
Menurutnya, isu netralitas pejabat dan aparat pada Pemilu 2024 lalu telah membuat kegaduhan sehingga majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda pendapat ketika memutus sengketa Pilpres 2024.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pilkada yang sudah di depan mata. Selain bentuk kepatuhan pada regulasi, hal itu penting dilakukan agar pelayanan publik tetap optimal.
Menurutnya, dengan adanya bakal calon gubernur yang berasal dari latar belakang birokrasi pemerintah dan pensiunan kepolisian berpotensi menimbulkan ketidaknetralan ASN dan TNI-Polri dalam Pilkada Jakarta 2024.
aktivis Perludem yang juga dosen pemilu dari UI Titi anggaini menegaskan, pilkada adalah pemilu yang harus tunduk pada undang-undang serta patuh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), dan demokratis.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur Teguh menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai dukungan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta