Barnas Adjidin Jadi Pj Bupati Garut, Enjang Tedi Titip Tiga Hal

Mafia Tanah di Sumba! Warga Kehilangan Lahan, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Desak Kapolri Turun Tangan
Sampah Jadi Tabungan, Warga Cilacap Panen Cuan Berkat Program Pertamina Ini!
Libur Idul Adha, 351 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek: Arah Trans Jawa Paling Padat!
Marc Marquez Rajai Klasemen MotoGP 2025, Cek Jadwal Sprint Race Aragon Malam Ini!
Walikota Jakut Turun Tangan Tangani Kebakaran, Ribuan Warga Mengungsi
Gandeng Bank Maluku Malut, Pramono: Saya Ingin Bank DKI Naik Kelas
Heboh Jobfair Hanya Formalitas, Demokrat: Disnakertransgi Harus Minta Laporan Perusahaan
Relawan Ngaji Sampai Pulau Terpencil, Anak-anak Sabira Kini Lancar Baca Al-Qur’an
Wahyu Dewanto Usul Perda UMKM: Ada Subsidi, CSR, Hingga Inkubasi Bisnis
Kerja Sambil Kuliah, ITPLN Buka Pendaftaran Magister hingga 3 Juli, Cek Beasiswanya

Yan Aminah

Jan 24, 2024

Enjang Tedi (paling kanan) foto bersama dengan Penjabat Bupati Garut, Barnas Adjidin

KOSADATA I Sekretaris DPRD Jawa Barat, Barnas Adjidin, ditunjuk menjadi penjabat (Pj) bupati Garut, menggantikan Rudy Gunawan yang masa jabatannya sebagai bupati periode 2019 s.d. 2024 telah berakhir. Barnas dilantik oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 23 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, Bey mengingatkan Barnas soal netralitas ASN dan TNI Polri dalam Pemilu 2024. Selain itu, ia diminta untuk melakukan pemetaan potensi bencana alam, termasuk mengembangkan sektor pariwisata dan UMKM.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Jawa Barat dari Garut, Enjang Tedi. Selain menitipkan pesan agar Barnas bisa menyukseskan Pemilu, di antaranya dengan menjaga netralitas ASN, politisi PAN itu mengingatkan tentang stabilitas kondusivitas di Garut.

“Saya juga berharap agar penjabat bupati bisa membuat peraturan bupati tentang perintisan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah), karena kita sangat membutuhkannya. Angka kriminalitas yang terkait anak-anak masih terbilang tinggi,” tutur Enjang kepada kosadata.com, Rabu, 24 Januari 2024.

Menurutnya, saat ini kekerasan pada anak seperti fenomena gunung es. Terlihat kecil di permukaan, tapi di dalamnya mengkhawatirkan. Diperlukan lembaga khusus yang menangani persoalan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, fungsi KPAI di daerah perlu dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

“Masalah kekerasan terhadap anak, baik fisik ataupun psikis, perlu ada lembaga yang melakukan mediasi dan advokasi antara pelaku dan korban. KPAID punya peran lebih dalam persoalan tersebut,” tandasnya. ***