Kementerian PUPR mengembangkan skema pembiayaan perumahan bekerja sama dengan Perbankan Syariah.
Dailami mengatakan, saat ini pekerja dan sudah dibebani pemotongan gaji untuk iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pajak penghasilan.
Ia akan melakukan sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha mengenai manfaat Tapera. Sejumlah kalangan masyarakat banyak mengkritik bahkan menentang kebijakan Tapera ini.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut menyoroti penyesalan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
.jpeg)
