Alokasi Anggaran Penanganan Kemiskinan di Jakarta Dinilai Masih Minim

KOSADATA - Sekretaris Wilayah DPW Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta, Rio A Putra mengungkapkan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta cukup minim. Padahal, APBD DKI Jakarta 2023 sangat jumbo, mencapai Rp83.7 triliun.

"Jika melihat porsi dan struktur APBD DKI Jakarta 2023, alokasi anggaran  diprioritaskan untuk Belanja Pegawai, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Yang tidak memiliki dampak langsung pengurangan jumlah penduduk miskin," ujar Rio dalam keterangan tertulis, Rabu (15/2/2023).

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 2023, ungkapnya, disebutkan penggunaan APBD DKI 2023 salah satunya akan digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp18.322.002.724.743,00 (delapan belas triliun tiga ratus dua puluh dua miliar) atau sekitar 21%.

Sementara itu untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.533.456.404.426,00 (dua puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar) atau sekitar 32%.

"Jika Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa digabung maka jumlahnya sebesar Rp45.855.459.129.169,00 (empat puluh lima triliun delapan ratus lima puluh lima miliar)atau sekitar 53% APBD DKI Jakarta dihabiskan untuk dua item pembiayaan tersebut. Fantastis," katanya.

Anggaran jumbo belanja pegawai dan Belanja barang serta jasa itu, lanjut Rio, tidak sebanding dengan Belanja Subsidi yang hanya dialokasikan sebesar Rp6.016.099.339.168,00 (enam triliun enam belas miliar) atau sekitar 7%. Bahkan, Belanja Bantuan Sosial pun sebesar Rp4.556.982.983.280,00 (empat triliun lima ratus lima puluh enam miliar) atau 5%.

"Dua Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial ini masih kalah dengan Belanja Modal yang telah dialokasikan sebesar Rp13.703.221.170.855,00 (tiga belas triliun tujuh