Atasi Macet di Ibukota, Naik Transjakarta Diusulkan Gratis

KOSADATA - Jakarta menduduki tingkat kemacetan ke-29 dari 389 kota di dunia. Padahal pada 2021 indeks masih berada di peringkat 46.

Lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia, Tomtom International BV juga menyebutkan untuk lingkup Asia Tenggara, Jakarta menempati posisi kedua di bawah Manila (Filipina). 

Melihat data tersebut, diperlukan terobosan berani untuk mengatasi kemacetan yang berpeluang makin parah ke depannya.

Apalagi berdasarkan data kendaraan yang diterbitkan oleh Korlantas Polri, Kamis (26/1), total kepemilikan mobil pribadi di Jakarta yakni 3.614.575 unit dan sepeda motor 17.252.412 unit. Jumlah tersebut juga selalu meningkat setiap saat.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggratiskan bus Transjakarta di seluruh koridor  untuk menekan kemacetan lalu lintas yang kembali parah akhir-akhir ini.

Saat ini pelanggan bus Transjakarta dibebankan Rp3.500 untuk setiap perjalanan

Adi mengatakan, dengan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hampir Rp 84 triliun pada tahun 2023, DKI Jakarta dirasa mampu menanggung biaya transportasi umum untuk masyarakat.

Usulan ini disampaikan karena berkaca pada pelayanan masyarakat lainnya yang sudah digratiskan Pemprov DKI, seperti kesehatan dan pendidikan.

"Penggratisan naik Transjakarta akan mendorong mobilitas masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan umum, karena dari segi finansial sangat menguntungkan masyarakat," kata Adi kepada wartawan, Kamis (2/3).

Diketahui, selama ini operasional angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta memang mengandalkan dana subsidi atau public service obligation (PSO) sekitar Rp 4,5 triliun pada 2023. Duit sebanyak itu untuk subsidi tiket Transjakarta sekitar Rp3,5 triliun, MRT Jakarta Rp650 miliar dan LRT Jakarta Rp350 miliar.

Untuk mengupas lebih jauh masalah tersebut, Forum Jakarta Kita