Bantu Guru Honorer di Jakarta, Sylviana Murni Tekankan DPD RI Wajib Beri Solusi

KOSADATA - Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di Jakarta agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan Sylviana Murni saat diundang menjadi pembicara pada acara workshop Transformasi Implementasi Pembelajaran yang diikuti oleh para guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB se- DKI JAKARTA dengan tema "Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Emas" di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/12) kemarin.

"Lembaga DPD RI dimana saya salahsatunya sebagai pimpinan, memiliki tugas dan fungsi untuk melalukan pembahasan regulasi bersama-sama dengan DPR RI. Rekrutmen para guru honorer jadi P3K ini memang masih dihadapkan pada beberapa masalah, kehadiran wakil rakyat antara lain fungsinya itu agar bisa memitigasi kendala dari sejak dini dan memberi solusi untuk masyarakat," ujar Sylviana Murni kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini pun menegaskan komitmennya untuk mendorong agar kesejahteraan para guru honorer di DKI bisa semakin meningkat. Ia pun menyebutkan bahwa sejauh ini masih ditemukan berbagai masalah yang dihadapi para guru honorer sehingga mereka tidak memenuhi syarat (TMS).

"Secara umum kan masalahnya ada tiga; Satu, batas usia tak sesuai persyaratan. Kedua, informasi pada SSCASN dokumen tidak dapat terbaca atau terbaca namun tidak lengkap dan ketiga, kualifikasi Pendidikan tidak sesuai untuk jadi ASN. Jadi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 kalau memang perlu dikaji ulang, maka DPD RI dan DPR harus menyuarakan itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, tokoh perempuan Jakarta yang khatam dengan persoalan birokrasi di DKI ini menyampaikan,